Tarif Telekomunikasi Papua Dinilai Mahal

08-01-2019 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Steven Abraham. Foto: Jaka/jk

 

Anggota Komisi VI DPR RI Steven Abraham menilai tarif kebutuhan telekomunikasi, khususnya untuk operator Telkomsel di daerah Papua masih sangat tinggi. Hal ini berbeda jauh dengan tarif Telkomsel yang ada di Pulau Jawa. Sehingga diharapkan PT. Telekomunikasi Indonesia (Telkom), sebagai perusahaan yang menaungi Telkomsel, mampu menyeimbangkan tarif yang berlaku di Papua dengan di Jawa.

 

Demikian disampaikannya saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survey dan Konsultan Kementerian BUMN dan Direktur PT.Telkom Indonesia di ruang rapat Komisi VI, Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (08/1/2019).

 

“Kita tahu Telkomsel ini sudah masuk sampai ke pelosok-pelosok Papua dan saya sangat mengapresiasi itu. Tapi masalahnya adalah di Papua kita jadi anak tiri, karena harga yang ada di sana dengan di Jawa jauh sekali,” kritik legislator Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini.

 

Steven melanjutkan, sebelum adanya fiber optik, tarif untuk memenuhi kebutuhan telekomunikasi yang mahal, khususnya di daerah Papua, masih mendapatkan toleransi. Namun setelah fiber optik sudah digunakan, harga yang ditetapkan Telkomsel  masih sama dan tidak berubah. Sehingga tarif yang cukup tinggi itu sangat menyulitkan masyarakat Papua yang ingin saling berkomunikasi.

 

“Dulu waktu belum pakai fiber optik, kita maklumi harga yang dipatok perusahaan telekomunikasi itu mahal, karena memang masih susah. Namun setelah fiber optik sudah digunakan, kenapa harganya masih juga mahal. Kalau di Papua itu yang pakai Telkomsel telepon 1 menit menghabiskan Rp 3000 sampai Rp 4000,” papar legislator dapil Papua ini. (tn/sf)

BERITA TERKAIT
Rivqy Abdul Halim: BUMN Rugi, Komisaris Tak Layak Dapat Tantiem
19-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim menegaskan dukungan atas langkah Presiden Prabowo Subianto menghapus tantiem...
KAI Didorong Inovasi Layanan Pasca Rombak Komisaris dan Direksi
15-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan menyambut baik pergantian Komisaris dan Direksi PT Kereta Api Indonesia...
Puluhan Ribu Ton Gula Menumpuk di Gudang, Pemerintah Harus Turun Tangan
11-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan menyoroti kondisi sejumlah gudang pabrik gula di wilayah Situbondo dan...
Koperasi Merah Putih adalah Ekonomi yang Diamanahkan Oleh Founding Fathers Kita
06-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta– Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang...